Sejumlah Syarat Bank Lewati Krisis Pandemi

Sejumlah Syarat Bank Lewati Krisis Pandemi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan bahwa kondisi perbankan di masa pandemi masih masuk ke dalam kategori aman. Likuiditas saat ini tengah menjadi fokus Bank Indonesia (BI) dan OJK, yang pada masa pandemi ini telah menerapkan kebijakan hingga stimulasi untuk melawan risiko, termasuk suntikan likuiditas ke dalam sistem keuangan, wewenang untuk percepatan restrukturisasi, hingga merger bank-bank yang bermasalah.

Karena itu tak heran jika likuiditas juga menjadi syarat utama dari sejumlah syarat bank lewati krisis pandemi. Apabila menilik dari beberapa indikator keuangan, kondisi perbankan di Tanah Air memang masih aman. Data dari OJK juga mencatatkan capital adequacy ratio/CAR atau rasio permodalan sektor perbankan yang berada di angka 22,13% pada April 2020, yang masih termasuk ke dalam kategori sehat dan bahkan jauh di atas batas aman dari Bank for International Settlement (BIS), yaitu pada angka 8%.

Sementara itu, rasio non-performing loan/NPL atau kredit bermasalah gross berada pada angka 2,89%, dengan NPL net berada pada angla 1,09%. Dengan batas aman NPL adalah 5%, lagi-lagi data tersebut menunjukkan bahwa tekanan pandemi COVID-19 pada sektor riil belum menghantam perbankan. Meski demikian, pemerintah tetap harus selalu waspada dengan mempersiapkan beragam skenario terbaik hingga terburuk sekalipun. Kemudian formula kebijakan untuk mencegah dan menangani skenario terburuk.

Aspek likuiditas sebagai sejumlah syarat bank lewati krisis pandemi ini juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020 yang memungkinkan adanya penempatan dana negara guna mendukung bank yang tengah menjalankan restrukturisasi dan/atau menyediakan tambahan pembiayaan/kredit. Berdasarkan penjelasan OJK, penanganan kebutuhan likuiditas sektor jasa keuangan akan mengarah terlebih dahulu pada kemampuan internal bank lewat Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PKJP) BI, pasar report, dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Apabila masih belum mencukupi, Bank dapat mengajukan permintaan bantuan likuiditas pemerintah, di mana dana dukungan likuiditas sebagai penempatan dana pemerintah pada Bank peserta. Sedangkan risiko bank peserta, juga tercover oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Langkah berikutnya adalah pengajuan proposal penyangga likuiditas dari bank pelaksana kepada bank peserta. Untuk BPR atau perusahaan pembiayaan, pengajuan proposal penyangga likuiditas dapat diberikan kepada bank kreditur/bank pelaksana. Nantinya, risiko kredit bank dari penempatan likuiditas akan dimitigasi ke bank pelaksana menggunakan agunan kredit.

BACA JUGA : Seperti Apa Risiko Yang Menanti Perbankan di Masa Pandemi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Halo, Beatrix Da Gomez, saya ingin bertanya materi tentang